Mungkin tidak banyak di antara kita yang masih ingat, bahwa Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memulai pembangunan ekonomi pada akhir tahun 60-an. Situasi dan kondisi kedua negara pada waktu itu banyak sekali kesamaannya; antara lain sama-sama negara agraris, situasi ekonomi morat-marit, sedang transisi politik, menjadi satelit Barat, dipimpin oleh rezim militer dan tidak ada kepastian hukum.
SAMPAI tahun 60-an, Korea hanyalah sepenggal daratan di benua Asia dan sebuah bangsa yang keberadaannya “terlupakan” sepanjang sejarah dunia. Selama ribuan tahun eksistensi mereka tenggelam di balik bayang-bayang kebesaran ras Cina dan new kid on the block bernama Jepang yang budayanya menggetarkan dunia barat.
Keberadaan bangsa Korea baru menarik perhatian setelah pecahnya Perang Korea. Sejatinya itu sebuah perang saudara “jadi-jadian”, namun tetap amat tragis, lantaran wilayah negara itu menjadi episentrum perebuatan hegemoni di Asia antara dua super power, yaitu Amerika Serikat (BlokBarat) dan Uni Soviet (Blok Timur).
Pada saat yang sama, dunia barat sedang terpesona oleh cahaya yang menyilaukan dari sebuah kepulauan di Asia Tenggara. Disana, di kaki benua Asia itu, sebuah negara muda, sebuah bangsa baru dari gabungan ratusan suku, sedang sibuk berdebat mengenai ideologi dan sistem kenegaraan yang ideal. Presidennya bernama Soekarno alias Bung Karno.
Waktu itu Korea tidak punya tokoh sekaliber Bung Karno, yang dengan kelihaiannya memainkan diplomasi internasional berhasil memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Bung Karno juga menjadi tokoh panutan bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin; yang kemudian satu per satu mengikuti jejak Indonesia menyatakan kemerdekaan negara mereka.
Singkat cerita, Indonesia memiliki satu keunggulan kecil dibanding Korea Selatan, ketika kedua negara sama-sama memulai pembangunan ekonomi pada akhir tahun 60-an. Di luar itu, situasi dan kondisi kedua negara banyak kesamaan di segala bidang.
Indonesia ketika itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto, sedangkan Korsel dipimpin Jenderal Park Chung-hee. Soeharto tampil sebagai diktator setelah berhasil menjatuhkan Bung Karno, dimana proses “kudeta yang cantik” itu mendapat bantuan dan dukungan dari dunia barat. Sedangkan Park tampil sebagai pemimpin setelah Perang Korea reda, bisa dikatakan karena mendapat mandat dari Blok Barat, kendati secara formal Korsel diakui sebagai negara berdaulat.
Garis start
Korsel memulai pembangunan ekonominya dalam keadaan perang baru saja reda. Kontak senjata kecil-kecilan masih sering terjadi di Pamunjom, daerah demarkasi militer yang membelah Korsel dan Korea Utara. Pamunjom hanya berjarak 45 kilometer dari ibukota Seoul. Jadi bisa kita bayangkan, andaikata pasukan Utara menyerbu, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk mencapai Seoul.
Dalam kaitannya dengan bahaya komunis tersebut, yang merupakan isu utama di dunia barat dan negara-negara satelitnya pada dekade 60-an sampai 80-an, posisi Korsel dan Indonesia bisa dibilang sama dan sejajar. Kedua negara adalah sekutu utama Blok Barat di kawasan masing-masing, Korsel di Asia Timur jauh dan Indonesia di Asia Tenggara.
Memang ada sedikit bedanya, yaitu Korsel menjadi pion penting dan sekaligus kancah pertarungan frontal Blok Barat dengan Blok Timur. Sedangkan Indonesia nilai strategisnya sebagai sekutu Barat tidaklah sepenting itu, karena kekuatan komunis di Asia Tenggara relatif kecil dan terpecah dua, ada yang berkiblat ke Cina dan ada yang berinduk ke Uni Soviet. Indonesia cuma sekadar sebagai “bendungan”, agar ideologi komunis yang mengalir dari Indocina tidak meluber sampai ke Australia. Dalam rangka inilah rezim Soeharto mencaplok Timor Timur pada tahun 1975, sesuai instruksi Gedung Putih.(Lihat buku Nation In Waitingkarya Adam Schwarz)
Adanya bahaya komunis yang nyata membawa dua keuntungan bagi Korsel. Pertama, negara itu mendapat dana bantuan militer bernilai milyaran dolar dari barat. Kedua, negara itu memiliki legitimasi yang kuat untuk memberlakukan wajib militer bagi semua warga negaranya, yang kemudian menumbuhkan disiplin dan etos kerja yang tinggi secara nasional.
Pembangunan ekonomi vs Indoktrinasi
Kalau dibandingkan masa-masa permulaan pembangunan ekonomi di Korsel dan Indonesia, yang membedakan hanya masalah prioritas dan kemudian strategi yang dipilih. Rezim militer Korsel langsung fokus pada pembangunan ekonomi dengan prioritas modernisasi pertanian, sambil membangun pondasi industri. Pada waktu itu hampir 85 % penduduk Korsel bekerja di sektor pertanian.
Pada saat yang sama dan berlanjut hingga pertengahan tahun 80-an, konsentrasi rezim Soeharto terpecah antara pembangunan ekonomi dan upaya memantapkan kekuasaan rezimnya. Sebenarnya tidak ada resistensi yang berarti waktu itu, namun Soeharto selalu merasa tidak aman sebelum pemujaan rakyat terhadap Bung Karno terkikis habis. Hampir dua dekade Soeharto menghabiskan masa kekuasaannya untuk melakukan de-sukarnoisasi, dilanjutkan program indoktrinasi yang sangat masif dan intensif; termasuk penataran P4 dan kooptasi semua unsur masyarakat.
Faktor paranoid inilah yang membuat Soeharto lebih percaya pada pengusaha keturunan Cina, yang nota bene hanya jago berdagang, sehingga bisnis di Indonesia sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah dan berwatak rent seeker. Di sisi lain, modernisasi pertanian tidak bisa berjalan karena sebagian besar petani di Jawa tidak memiliki lahan, sehingga Soeharto terpaksa meniru program transmigrasi peninggalan kolonial. Proyek ini banyak menghabiskan anggaran, sebagian besar dikorupsi oleh kalangan birokrat dan kaki tangan militer yang “mendadak dangdut” jadi pengusaha.
Kembali ke Korea Selatan, dengan adanya wajib militer secara nasional, negara itu tidak mengalami kesulitan mengerahkan rakyatnya melakukan modernisasi pertanian. Roda perekonomian pun segera berputar karena semua orang bekerja dan punya penghasilan. Dengan sistem rodi berbasis patriotisme ini, didukung penguasaan ilmu dan teknologi pertanian, dalam waktu singkat agrobisnis mengalami booming di Korsel. Padahal sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan yang tandus, kecuali daerah sepanjang aliran sungai Han-gang yang memang sangat subur.
Kemajuan pertanian yang luar biasa itu menjadi pijakan kokoh untuk memulai industrialisasi. Dengan menyisihkan sebagian dana bantuan militer dari barat, Korsel memberikan modal kepada sejumlah pengusaha untuk membangun industri manufaktur. Merekalah yang menjadi cikal bakal Chaebol, konglomerasi khas Korsel yang kini muncul sebagai pemain global dengan daya saing yang amat tangguh, antara lain Samsung, Hyundai, Daewoo dan Lucky Goldstar (LG).
Kini, kendati Korsel sudah menjelma menjadi negara industri raksasa, sektor pertanian masih memainkan peran penting dan ikut menyumbang devisa yang signifikan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian, dewasa ini, hanya sekitar 10 %. Namun produk pertanian mereka justru meningkat enam kali lipat dibanding akhir tahun 60-an.
Korsel kini menguasai pasar dunia untuk produk farmasi dan ekstrak ginseng, serta memonopoli pasar Amerika untuk komoditi kim-chi, sejenis sawi yang difermentasi. Sedangkan para petani palawija di Tanah Karo masih tetap mengekspor sayuran segar ke Hongkong dan Singapura, sama seperti 40 tahu silam, namun dengan keuntungan yang makin kecil lantaran tata niaga pupuk dan pestisida sudah menjelma menjadi instrumen penghisapan.
Korupsi vs kolusi
Membandingkan Indonesia dengan Korsel memang sangat menarik, terutama karena perbedaan “nasib” kedua negara yang sangat kontras 40 tahun kemudian. Sepintas tidak banyak perbedaan perilaku rezim di kedua negara itu, sehingga tidak terlalu gampang menjelaskan secara singkat mengapa kemajuan kedua negara bisa begitu “jomplang”.
Selain dua faktor yang telah disebutkan tadi, yaitu wajib militer yang berlaku secara nasional dan pembangunan ekonomi yang fokus, konsekwen dan konsisten; tampaknya faktor penting lainnya lantaran pemegang kekuasaan di Korsel bersifat kolektif, sebaliknya Soeharto kemudian menjelma menjadi penguasa tunggal atau diktator yang untouchable.
Orang sering bilang Indonesia menjadi amburadul seperti sekarang ini akibat korupsi. Korsel pun setali tiga uang. Perilaku korupsi di negara itu tidak kalah parah dibanding di Indonesia. Perbedaannya hanya dua : Korsel sudah menghukum tiga presidennya (Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Kim Young-sam) lantaran terlibat korupsi dan disana tidak ada praktek kolusi seperti di Indonesia. Sedangkan di negara tercinta ini, hanya koruptor kelas teri yang berhasil diproses secara hukum, sementara praktek merampok kekayaan negara sudah semakin canggih melalui kolusi.
Kolusi lebih mematikan dibanding korupsi. Ibarat mencuri, korupsi adalah mengambil sebagian uang dari brankas, sedangkan kolusi mengambil semua brankasnya tanpa harus menggotongnya. Cukup dengan memainkan aturan hukum, brankas tadi sudah berpindah hak tanpa yang bersangkutan harus mengotori tangannya atau berkeringat menggotongnya. Praktek inilah yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya, dengan menciptakan berbagai tataniaga, penguasaan sumber daya alam, pemerasan secara legal dengan memperdaya konsumen, praktek monopoli dan oligopoli, dst, dst.
Sebenarnya sampai pertengahan tahun 70-an, Soeharto masih relatif bersih, namun memang sudah menjadi rahasia umum bagaimana isterinya berperan sebagai makelar proyek. Meningkat ke tahun 80-an praktek kolusi yang amat canggih itu mulai mereka praktekkan, diawali dengan liberalisasi ekonomi dan privatisasi usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini para pemimpin Korsel tidak ada apa-apanya dibanding Soehartodan kroni-kroninya. Suruh orang-orang Korea itu belajar ke Cendana!
Olimpiade, Piala Dunia, Sekjen PBB
Bagaimana dengan demokratisasi dan kepastian hukum ? Sampai sekarang Korsel masih kalah dari Indonesia dalam dua hal itu. Maksudku, secara prosedural demokratisasi dan kepastian hukum di Indonesia jauh lebih maju dibanding Negeri Ginseng itu. Sayang, cuma prosedural.
Perlawanan mahasiswa dan pejuang HAM di Korsel kurang lebih sama saja dengan di Indonesia. Banyak peristiwa kekerasan, berdarah-darah dan pembunuhan aktivis. Dan sampai sekarang cengkeraman politik militer masih sangat kuat di negara itu, sehingga proses demokratisasi berjalan sangat lambat. Namun bedanya dengan di Indonesia, setiap kemajuan kecil yang dicapai dalam proses demokratisasi di Korsel selalu menimbulkan perubahan yang nyata aliasdown on earth. Sedangkan disini semuanya berujung pada tataran prosedural formal alias bersifat seolah-olah.
Kini kita menyaksikan Korsel tampil sebagai negara maju yang sangat disegani di dunia. Pencapaian itu mereka rayakan bukan dengan membuat klaim-klaim sepihak gaya Indonesia, tapi dengan mengibarkan bendera mereka di panggung internasional dengan megahnya. Dimulai dengan menjadi penyelenggara Olimpiade, yang menempatkan Korsel sebagai negara kedua di Asia yang mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah pesta olahraga sejagat itu, kemudian menjadi tuan rumah bersama Jepang menyelenggarakan Piala Dunia, lalu disempurnakan dengan terpilihnya orang Korsel menjadi Sekjen PBB.
Kemajuan yang gemilang itu diraih Korsel hanya dalam kurun waktu 40 tahun. Pada kurun waktu yang sama, Indonesia dengan gemilang berhasil menghapus reputasi internasional yang dahulu dibangun Soekarno. Kita juga berhasil menyulap sawah-sawah produktif menjadi kota moderen, serta membuat dataran tinggi seperti kota Bandung menjadi langganan banjir saban tahun.
Anyong Haseo
Merdeka!
